Pendangkalan Puluhan Tahun, BRIN Dorong Roadmap Pelabuhan Pulau Baai Hingga 2045

MediaRaya.Org – Persoalan pendangkalan yang telah berlangsung puluhan tahun masih menjadi tantangan bagi Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Kondisi tersebut membatasi optimalisasi pelabuhan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah, termasuk untuk mendukung aktivitas perdagangan dan ekspor.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menyusun peta jalan atau roadmap penanganan Pelabuhan Pulau Baai. Peta jalan tersebut dinilai penting agar solusi yang dirancang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan hingga 2045.

Persoalan Pelabuhan Pulau Baai menjadi salah satu isu strategis yang disampaikan Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, dalam kerja sama riset dan inovasi daerah antara BRIN dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Selain persoalan pelabuhan, kerja sama mencakup delapan program prioritas, antara lain pengelolaan sumber daya air, penguatan ekonomi berbasis koperasi, hilirisasi inovasi, serta pengembangan budaya dan pariwisata.

Yuliswani menjelaskan, kondisi alur Pelabuhan Pulau Baai saat ini menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan fungsi pelabuhan tersebut.

“Alur pelabuhan saat ini berada di minus delapan meter. Padahal jika dioptimalkan, banyak kegiatan perekonomian dan ekspor yang bisa dilakukan di sana,” ujar Yulis.

“Selama ini, karena keterbatasan pelabuhan, komoditas kami banyak diekspor melalui provinsi tetangga seperti Lampung, sehingga Bengkulu kehilangan manfaat ekonomi dan bagi hasilnya,” imbuhnya.

BRIN Dorong Solusi Lintas Sektor

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi, menegaskan komitmen BRIN untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis riset.

Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program.

“Kami mengusulkan tiga bulan sekali untuk dievaluasi. Kami hanya ingin mendengar apakah ada keluhan atau kesusahan dalam pelaksanaan delapan program prioritas ini. Kalau ada usulan baru, mohon segera disampaikan. Nanti kami juga siap mengadendum,” ujar Yopi.

Yopi mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menyusun peta jalan penanganan Pelabuhan Pulau Baai agar solusi yang dihasilkan bersifat lintas sektor dan memiliki proyeksi jangka panjang hingga 2045.

“Kami siap memberikan dukungan riset, namun perlu adanya arah yang jelas untuk mendapatkan solusi lintas sektor yang tidak hanya menjawab persoalan saat ini, tetapi juga memiliki proyeksi jangka panjang hingga 2045,” jelas Yopi.

Yopi menambahkan BRIN tengah merumuskan skema pendanaan baru bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema Rispro Invitasi, yang diarahkan untuk mendukung penyelesaian persoalan strategis pemerintah daerah melalui kajian kebijakan berbasis bukti dan hilirisasi inovasi.

“Skema ini mencakup kajian kebijakan berbasis bukti dan hilirisasi inovasi. Pemerintah daerah yang merumuskan masalahnya, nanti para periset dari BRIN atau perguruan tinggi yang akan mengeksekusi solusinya di lapangan,” pungkas Yopi.

Kerja sama BRIN dan Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem riset dan inovasi dalam pembangunan daerah. Untuk Pelabuhan Pulau Baai, penyusunan roadmap hingga 2045 diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan berbasis riset, persoalan pendangkalan pelabuhan tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai bagian dari agenda penguatan konektivitas, perdagangan, ekspor, dan perekonomian Bengkulu dalam jangka panjang.